PAD Depok 2018 Ditargetkan Naik Jadi Rp1 Triliun

Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo saat melakukan pengesahan dengan menandatangani susunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Depok tahun anggaran 2018 dalam sidang paripurna, Jumat (16/6/2017). Foto: Ist/Parsial.com

DEPOK | PARSIAL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mengesahkan susunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), APBD Kota Depok tahun anggaran 2018 dalam sidang paripurna senilai Rp1 triliun, Jumat (16/6/2017).

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, persetujuan KUA-PPAS APBD tersebut diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok. Khususnya melalui perbaikan dari sistem keuangan daerah lewat efektivitas wajib pajak Kota Depok, karena itu ditargetkan naik hingga Rp. 1 triliun.

“Jadi, saat ini melalui kondisi makro, Kota Depok optimisi dengan pencapaian angka Rp1 triliun. Karena dua triwulan saja dari sektor pembayaran pajak telah mencapai target 120 persen, dan nantinya pasti bisa hingga 200 persen,” tutur Mohammad Idris usai Rapat Paripurna DPRD Depok.

Mohammad Idris melanjutkan, guna menggenjot hal tersebut, maka bagi restoran wajib membayar pajak. Dirinya pun mengambil kebijakan bahwa kewajiban memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi restoran berbeda aturan dengan kewajiban membayar pajak. Karena itu, restoran harus wajib memiliki IMB dan harus wajib pula membayar pajak.

“Pembayaran pajak tidak hanya bagi pelaku usaha yang memiliki IMB saja. Sebab setiap restoran harus wajib bayar pajak. Hal ini jangan sampai disalah artikan. Seluruh pengusaha restoran ditekankan untuk tetap menomorsatukan membayar pajak,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo menuturkan, dalam pembacaan laporan KUA-PPAS APBD Kota Depok tahun anggaran 2018, disebutkan untuk plafon belanja daerah Pemerintah Kota Depok senilai Rp 2.800.752.313.360, 90 triliun. Dengan rincian, belanja tidak langsung senilai Rp 1.85.710.479.994 triliun, dan belanja langsung senilai Rp1.715.041.833.366 triliun.

“Jadi ada sedikit difisit sebesar Rp. 400 miliar, tetapi ini bisa sambil berjalan untuk meningkatkan pendapatan. Tentunya dari sektor pajak,” ucapnya.

Dirinya pun mengapresiasi kepada Pemerintah Kota Depok terhadap kenaikan target pendapatan yang baik. Hal tersebut, dalam semakin meningkatkan pembangunan yang ada di Kota Depok.

“Kami memberikak apresiasi kepada Pemkot Depok terhadap kenaikan target pendapatan yang cukup baik,” tutupnya

loading...

COMMENTS