Oknum Kades Mark Up Dana Desa, BPD Gadog Jadi Sorotan Warga

Proyek pembangunan jalan desa menuju Jalan Gunung Kasur, tepatnya di Kampung Sukamaju RT 01/05 Desa Gadog yang berbatasan langsung dengan Jalan Desa Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur sebesar Rp238 juta pada tahun anggaran 2016 lalu di duga bermasalah. Foto: Dedy/Parsial.com

CIANJUR | PARSIAL.COM – Mencuatnya kasus dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa (Kades)Gadog, inisial (M) sebesar Rp238 juta pada tahun anggaran 2016 lalu, menjadi sorotan publik terkait fungsi dan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku wakil masyarakat dalam mengawasi program pemerintah desa dalam hal angaran.

“Kok bisa yah, kasus sebesar ini BPD bisa kecolongan. Padahal mereka itu adalah wakil masyarakat dalam mengawasi program pemerintah desa dalam hal pengunaan angaran,” ujar Sugeng Widodo (48) warga Desa Gadog, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat kepada Parsial.com, Sabtu (10/6/2017).‬

Apalagi, sambung Sugung, tugas dan fungsi BPD selaku pungsi pengawasan jelas-jelas diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“Di Pasal 27 hurup C jelas diatur, desa wajib memberikan laporan LPJ ke BPD atas alokasi pengunaan angaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD,” kata Sugeng dengan nada ketus.

‪Sementara di tempat terpisah, mantan Sekretaris Desa (Sekdes) Gadog, Komarudin mengungkapkan, menurut dia, sebenarnya pihak BPD bukan tidak tahu adanya dugaan mark up yang di lakukan oleh oknum kades Gadog.

‪”Saya rasa hal yang mustahil kalau BPD sampai tidak tahu. Jangan-jangan tidak tahu itu karena sudah di kasih uang sama pak kades. Jadi, BPD diam. Ciganamah, ges di bere amplok gede jadi cicing ketua BPD nya,” kata Komar dengan khas dialek sundanya.

Reporter: Dedy
Editor: Anas

loading...

COMMENTS