Diwartakan Pemilik Restoran Umi, Ketua DPRD Sukabumi Ajak Duel Wartawan

Suasana saat inspeksi mendadak (sidak) Komisi III DPRD Kabupaten Bogor ke Restoran Umi Tambakan di Jalan Raya Mayjen HE Sukma (Bocimi), Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Jawa Barat berlangsung ricuh dan nyaris baku hantam antara Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi dengan para wartawan, Selasa (13/6/2017). Foto: Man/Parsial.com.

CIGOMBONG | PARSIAL.COM — Prosesi inspeksi mendadak (sidak) Komisi III DPRD Kabupaten Bogor ke Restoran Umi Tambakan di Jalan Raya Mayjen HE Sukma (Bocimi), Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Jawa Barat berlangsung ricuh dan nyaris baku hantam antara Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi dengan para wartawan yang sehari-hari meliput di zona III wilayah Selatan, Kabupaten Bogor.

Pasalnya, Agus yang santer disebut-sebut sebagai pemilik restoran rupanya tak terima atas pemberitaan media terkait tudingan yang dialamatkan kepadanya itu.

“Saya tidak terima disebut sebagai pemilik Umi Tambakan, seperti yang ditulis beberapa media cetak dan online. Ini lahan milik saudara saya bernama Asep Mulyawan,” kata Agus Mulyadi seraya membentak sejumlah wartawan yang sedang meliput kegiatan sidak tersebut, Selasa (13/6/2017).

Tak puas sampai disitu, oknum politisi Partai Golkar ini pun mengajak duel para wartawan. Namun ajakan itu diabaikan wartawan dan memilih meninggalkan lokasi.

“Saya pernah menjadi preman. Jadi, jangan macam-macam kalian, kalau tidak ingin celaka,” ancam Agus.

Padahal, pemberitaan sebelumnya yang menyebutkan Agus Mulyadi adalah pemilik Restoran Umi Tambakan berdasarkan keterangan Kanit Satpol PP Cigombong, Somantri dan diperkuat oleh berbagai sumber lainnya.

“Terlepas itu siapa yang ngomong, yang jelas saya tidak terima. Intinya, yang menulis berita adalah wartawan,” kata Agus ketus .

Suasana pun kian memanas tak kala ketika Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) asal Dapil III, Edwin Sumarga, di tengah sidak tersebut malah ikut membela keberadaan bangunan restoran yang di duga kuat belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin Pengelola Sumber Daya Air (PSDA). Dan Edwin menyalahkan pemberitaan yang ditulis para awak media. Padahal, jelas-jelas banguna komersil tersebut masih berstatus bodong dan disegel oleh Satpol PP.

Edwin Sumarga menuding media tidak profesional dalam menjalankan profesinya, karena memberitakan tanpa melakukan konfirmasi ke pihak pemilik.

“Wartawan juga harus mau dikritik,” jelas dia dengan nada tinggi dan wajah marah.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Eko Syaiful Rohman, mengatakan, Restoran Umi Tambakan sudah dua kali mendapat surat teguran dari UPT Dinas Tata Ruang dan Pertanahan wilayah Ciawi. Soal adanya dugaan penyerobotan tanah negara (sempadan Danau Lido dan garis sempadan jalan, red) itu menjadi wewenang PSDA Provinsi Jabar.

“Nanti PSDA yang memutuskan tindakan terhadap Umi Tambakan, kami hanya bersifat pengawasan. Tapi Pemkab Bogor akan melayangkan denda karena bangunan ini sudah berdiri tapi izinnya masih dalam proses,” tegasnya.

Terkait hal itu, Praktisi hukum  Solahuddin Dalimunthe alumnus S2 di Universitas Jaya Baya ini menyesalkan insiden tersebut. Sebab menurut Solahuddin di sapa Pasola, bila seseorang merasa di rugikan dengan ketidak berimbangan pemberitaan wartawan sejatinya terlebih dahulu mengunakan hak jawab.

“Seharusnya tidak mengedepankan arogansi. Gunakanlah cara-cara yang elegen seperti mengunakan hak jawab. Karena profesi wartawan itu adalah profesi yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Jadi aturan mainnya jelas,” kata Pasola menjelaskan.

Sementara, turut hadir dalam sidak Komisi III DPRD Kabupaten Bogor tersebut, diantaranya Edwin Sumarga, Eko Syaiful Rohman, Ade Sanjaya, dan Adi Suwardi.

Reporter: Alimin/Man
Editor: A.S. Nasution

loading...

COMMENTS