Ormas Islam Cianjur: Pemerintah Tidak Boleh Membubarkan HTI Tanpa Melalui Mekanisme Hukum

Diskusi Publik "Pro dan Kontra Pembubaran HTI" oleh Pemerintah Indonesia di Gedung Sinar Kasih, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (24/5/2017). Foto: Dedy/Parsial.com.

‪CIANJUR | PARSIAL.COM – Forum Pemuda Peduli Islam (FPPI) Kabupaten Cianjur dan Gerakan Reformis Islam (Garis) menanggapi dan menyatakan sikap tentang pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu.‬

‪Acara bertajuk “Diskusi Publik Pro dan Kontra Pembubaran HTI” merupakan buntut respon terhadap pemerintah Indonesia yang membubarkan ormas Islam tersebut.‬

‪Acara yang diselenggarakan di Gedung Sinar Kasih, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur tersebut di hadiri oleh beberapa elemen masyarakat diantaranya, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pimpinan pondok pesantren, ormas islam, dan pimpinan majelis ta’lim se-Kabupaten Cianjur.‬

‪Menurut para pembicara tentang konsep khilafah islamiyah yang dibangun oleh HTI adalah pemahanan yang telah sejalan dengan syariat Islam. Dan menurut mereka tidak ada yang salah, namun konsep HTI terhenti hanya sebatas kepada perkara thariqul iman (pemahaman HTI untuk mencari jalan keimanan). ‬

‪”Sedangkan perkara mendalam lain seperti syarat Laa ilaaha illallah, pembatal keimanan/keislaman dan lain-lain belum dipelajari secara sempurna. Sehingga wala dan baronya tidak jelas, sama halnya perkara kekhilafahan yang dipelajari secara umum dalil-dalilnya,” ucap Chep Hermawan di sela diskusi tersebut, Rabu (24/5/2017).‬

‪Dia mengatakan, di sebutkannya, menutup mata terhadap banyaknya dalil peperangan diakhir zaman ketika kekhilafahan ini tegak diakhir zaman, maka konsep perjuangan HTI tidak jelas, karena mempunyai konsep Tholabun nusroh (cara mendapatkan kekuasaan dengan mengharap diberikan oleh penguasa).‬

‪”Dalam beberapa hadist dijelaskan, bahwa Islam harus tegak dengan darah atau diperjuangkan. Karena kekuasaan ini, tidak mungkin diberikan oleh orang yang sedang berkuasa, apalagi idelogi yang dibawa HTI bertentangan dengan ideologi negara yakni Pancasila,” tegasnya.‬

‪Sedangkan menurut dia, pembubaran ormas yang bertentangan dengan azas negara Indonesia adalah hak dan wewenang negara, dan itu perlu dilakukan. Namun pembubaran ormas itu ada prosedurnya sesuai dengan Undang- Undang (UU) ormas.

“Kami meminta agar pemerintah membubarkan ormas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Seperti HTI yang merupakan ormas Islam yang sudah berbadan hukum, maka pembubarannya juga harus melalui mekanisme peradilan hukum dan Indonesia adalah negara hukum bukan negara yang berdasarkan kepada kekuasaan belaka,” tegas dia.

“Indonesia bukan negara yang berdasarkan kepada agama. Namun Indonesia juga bukan negara sekuler, yang memisahkan antara agama dengan negara,” jelasnya.

‪Maka dari itu, kata dia, antara negara dan agama harus ada hubungan yang sipatnya imperatif mengikat dan simbiotik (saling menguntungkan), tanpa melanggar batas–batas yang telah final dan telah disepakati oleh para pendiri bangsa (founding father), terutama mengenai dasar dan azas negara yaitu pancasila dan UUD 1945.‬

‪”Pembubaran Ormas Islam HTI, merupakan sesuatu yang sensitif, maka proses pembubarannya pun harus melalui mekanisme hukum dan memerlukan kajian yang komprehensif dari berbagai pihak, termasuk memberikan ruang dialog kepada pimpinan HTI itu sendiri. Hal itu dilakukan supaya tidak terbentuk opini bahwa hal ini merupakan bentuk kesewenang wenangan penguasa/diskiriminasi terhadap umat islam,” tambahnya.‬

‪Pernyataan kebijakan pembubaran HTI oleh pemerintah menurutnya tentunya harus melalui proses dan mekanisme yang sangat matang dan juga didukung oleh berbagai komponen bangsa.

Reporter: Dedy
Editor: A.S. Nasution

loading...

COMMENTS