Kabupaten Bogor Bakal Miliki Perda Penataan dan Pemberdayaan PKL

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi sedang bersalam dengan Ketua Umum DPP APKLI, Dr. Ali Maksum, M. Biomed dalam acara deklarasi DPD APKLI se-Jawa Barat di Taman Wisata Matahari, Puncak, Bogor, Senin (22/5/2017). Foto: Imam/Parsial.com.

CIBINONG | PARSIAL.COM – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor bakal memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Secepatnya wacana ini akan kami gulirkan terkait pembahasan perda tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Apalagi, landasan hukumnya pun jelas yaitu Perpres RI 125/2012,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi (Jaro Ade) kepada Parsial.com dalam acara deklarasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) se-Jawa Barat di Taman Wisata Matahari, Puncak, Bogor, Senin (22/5/2017).

Ade memastikan, dengan perda tersebut, maka hak-hak PKL di Kabupaten Bogor yang jumlahnya mencapai 5.500 orang akan terlindungi dari ancaman pengusuran oleh aparatur pemerintah daerah.

“PKL itu adalah pondasi nasional, selaku pengerak utama ekonomi kerakyatan. Untuk itu, keberadaan PKL di Kabupaten Bogor yang jumlahnya 5.500 orang ini wajib kita lindungi. Dan akan menata PKL dikawasan ekonomi strategis,” demikian kata Jaro Ade, pangilan akrabnya.

Reporter: Imam
Editor: A.S. Nasution

loading...

COMMENTS