Skorsing Menjadi Isu Utama Dalam Diskusi Publik May Day

May Day

Diskusi publik menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2017, di Gedung Agusta Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (29/4/2017).‬ Foto: Fa,is/Parsial.com

SUKABUMI | PARSIAL.COM – Maraknya kasus upah kerja lembur yang tidak dibayar oleh pihak perusahaan hingga terjadinya skorsing waktu, menjadi isu krusial yang dibahas dalam diskusi publik menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2017.‬

‪“Banyaknya kasus upah lembur yang tidak dibayar, mayoritas perusahaan padat karya seperti pabrik garmen,” ungkap Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Nendar Supriatna kepada Parsial.com ‪seusai acara di Gedung Agusta Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Sabtu (29/4/2017) kemarin.‬

‪Lanjut dia, permasalahan tidak dibayarnya upah kerja lembur hingga pihak perushaan berani menerapkan skorsing waktu. Dengan alasan itu, pihak perusahaan selalu mengeluh, mengenai produktivitas kerja dan kedisiplinan karyawannya hingga tidak tercapainya target pekerjaan.

‪“Pihak perusahaan menjatuhkan skorsing bagi karyawan yang dinilai tidak mampu memenuhi target pekerjaan. Akibatnya, mereka terus dipekerjakan dengan tambahan waktu, tanpa dihitung pembayaran upah lemburnya,” ucap dia ketus.

‪Dengan demikian, diskusi tersebut bertujuan agar adanya kesepahaman yang dibangun dan bukan kesepakatan atau MOU karena didalam undang-undang sudah diatur mengenai pembayaran upah lembur tersebut.‬

‪“Kami ingin ada solusi yang jelas. Sebab dari hasil berkali-kali diskusi tidak ada titik temu. Intinya semua perwakilan serikat yang hadir, sesuai regulasi tetap dikembalikan menjadi tujuh jam kerja, jika melebihi waktu tersebut sifatnya lembur dan harus dibayar,” tegasnya.‬

‪Oleh karena itu, kata dia, bila perusahaan mengatakan sudah membayar upah lembur. “Lalu, yang menjadi pertanyaan kami apakah pembayarannya sudah sesuai aturan atau belum?” tanya dia.

Sebab, kata dia, bagaimanapun upah lembur itu per – jamnya sudah diatur didalam per-Undang-Undang (UU) Ketenaga Kerjaan.

“Kita kesal juga. Soalnya kasus semacam ini kerap terjadi di perusahaan garmen,” tandasnya.

May Day‪Ia menimpali, rata-rata aksi mogok kerja yang dilakukan para buruh itu, biasanya masalah upah lembur yang tidak dibayar dan tidak sesuai. Untuk itu, ia mendesak, agar masalah tersebut segera dipecahkan secara bersama dengan pihak terkait.

“Kami sanggat menyangkan sikap anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari komisi IV yang membidangi masalah perburuhan memilih tidak hadir. Padahal dengan kehadiran mereka, kami berharap persoalan ini bisa diselesaikan,” sesalnya.‬

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi, Drs H. Ade seolah bisu saat dibrondong wartawan dengan sejumlah pertanyaan prihal itu.

“Nanti aja ya,” jawabnya singkat.‬

Reporter: Fa,is
Editor: Anas

loading...

COMMENTS