Acara Diskoperindag Kabupaten Bogor di Puncak Diprotes Wartawan

Diskoperindag

Ilustrasi

KABUPATEN BOGOR | PARSIAL.COM – Acara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menegah (UKM), Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Bogor di protes kalangan wartawan yang sehari-hari meliput diwilyah selatan, Kabuputen Bogor.

“Kami jelas merasa kecawa atas sikap pihak panitia yang seolah-olah mengabaikan tugas wartawan dalam memenuhi hak-hak publik dalam menyebarkan informasi yang faktual, objektif dan berimbang,” sesal Alimin yang juga wartawan Parsial.com, Rabu (19/4/2017).

Diakui dia, awalnya pihak panitia menunjukkan sipat kooperatif dengan mempersilahkan para wartawan yang akan meliput acara tersebut duduk sambil menunggu panitia memberikan keterangan pers terkait acara itu. Namun sayang, sebut dia, setelah disuruh duduk oknum panitia tersebut pun menghilang batang hidungnya hingga para wartawan walk out meninggalkan tempat acara itu.

“Hampir 2 jam lamanya kami tunggu, tapi oknum panitia itu tidak juga datang. Sebagai bentuk protes kami rekan-rekan wartawan walk out keluar meninggalkan acara itu,” pungkasnya.

Padahal, kata dia, acara yang sedang diselengarakan Diskoperindag Kabupaten Bogor disalah satu hotel di kawasan Cisaru, Puncak Bogor ini adalah terkait pembinaan para kepala desa (kades) tentang koperasi tingkat kecamatan se-Kabupaten Bogor.

“Kalau melihat temanya menarik untuk diliput, karena sistim perkoperasian kita saat ini bagaikan mati suri. Maka dari itu, kami kawan-kawan wartawan Bogor Selatan tertarik untuk meliput acaranya,” paparnya.

Sementara, menyikapi hal itu, Solahuddin Dalimunthe SH.MH selaku praktisi hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM turut menyangkan atas sikap panitia acara yang terkesan tidak open terhadap tugas-tusas jurnalistik. Sebab, kata dia, tugas wartawan jelas diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Azas dan fungsi Wartawan selaku media informasi masyarakat. Dan hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi juga diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Kalau kita lihat dari persepektif hukum, pihak panitia ini jelas-jelas melangar dua UU sekaligus. Yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan UU nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP,” tegasnya.

“Jadi menurut saya, tidak semestinya panitia menutup diri terhadap profesi wartawan. Apalagi angaran yang mereka pergunakan pun bersumber dari uang rakyat,” sebutnya.

“Saya rasa persoalan ini sebenarnya sederhana. Kalau pihak panitia tidak merasa salah kenapa mesti takut sama wartawan! Berarti kalau takut kuat dugaan ada hal-hal yang ditutup-tutupi pihak panitia,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta kepada Bupati Bogor Hj. Nurhayanti untuk menegur langsung kepala dinas yang bersangkutan. Sebab, kata dia, kalau hal itu dibiarkan maka akan menjadi presiden buruk bagi Bupati Bogor karena dianggap gagal melakukan pembenaanya masu karena akan medapatkan stigma gagal dalam membina jajarannya.

Reporter: Alimin M Toha
Editor: A.S. Nasution

loading...

COMMENTS