Sidak Komisi Satu, DPRD Cianjur Ancam Segel Perusahaan Ternak Ayam

Nampak salah satu anggota dewan di ruang perusahaan ternak ayam [Dedi Herdiansyah]

Kabupaten Cianjur (Parsial.com)– Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur dan Badan Perizinan Dan Penanaman Modal Terpadu (BPPMT) melakukan inpeksi mendadak (sidak) ke PT. Cipendawa Agroindustri yang ada di Desa Sukatani,Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Dalam sidak tersebut mempertanyakan terkait aduan masyarakat yang di terima oleh DPRD Kabupaten Cianjur.

Ketua Komisi I DPRD kabupaten Cianjur Wilman Singawinata menuturkan dalam sidak tersebut mempertanyakan perizinan, aduan masyarakat soal pipa saluran air dan sewa menyewa tanah kas desa sukatani yang masih belum jelas soal sewa menyewanya.

“Ini berdasarkan aduan masyarakat untuk Pelanggarannya jelas tidak ada izin, setelah di cros cek tadi perusahaan tidak bisa memperlihatkan izinnya,” tutur Wilman kepada Parsial.com usai sidak di PT Cipendawa Agro Industri Rabu (22/3).

Menurutnya, tidak hanya soal perizinan namun tanah sewaan perusahaan dan saluran air yang melewati perkebunan masyarakat pun belum jelas terutama konvensasi kepada masyarakat. Pihaknya berjanji akan mengirim tim penyidik dari PPNS untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Jika tidak ada niat dari perusahaan kita akan menyegel aktivitas perusahaan, sesuai dengan prosedur proses perizinan jangka waktunya satu minggu, kami akan melihat bagaimana perkembangannya selama satu minggu itu, jika pihak perusahaan tidak ada niatan baik kami akan meminta Satpol PP untuk menyegel,” ancamnya.

Sementara itu, Kabid Perijinan BPPMT Kabupaten Cianjur,Ari Heriyansyah, membenarkan bahwa legal standing perizinan peternakan PT.Cipendawa Agro Industri sudah habis sejak 2016. menimbang Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur nomor 15 tahun 2012 tentang Retribusi Izin gangguan bagian kedua hurup b nomor satu jenis perusahaan Peternakan hewan dan ayam serta unggas serta pertimbangan BAB XIII tentang kadaluwarsa Pasal 17 ayat (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

“Seharusnya sebelum masa berlaku habis, perijinan harus sudah di proses atau di perpanjang, berdasarkan ketentuan yang berlaku jika perijinan itu habis sedangkan perusahaan beroperasi maka perusahaan tersebut harus di segel,” ucapnya.

Sementara itu, perwakilan pemilik perusahaan Erwin Adwiyana membenarkan belum memperpanjang perijinan ke badan perijinan dan penanaman modal terpadu namun dia mengaku saat ini pihak perusahaan sedang memproses perijinan tersebut.

“Saat ini sedang di proses, kami di sini hanya berproduksi semua yang mengurusi perijinan dari pusat,” terangnya.

Saat dimintai tanggapan soal ancaman penyegelan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur pihaknya mengaku tidal semudah membalikan telapak tangan namun pihaknya berjanji akan mengikuti seluruh prosedur yang ada di Kabupaten Cianjur.

“Jelas kita kan berlanjut, tidak hanya di lepas begitu saja, kami pun mempertimbangkan tenaga kerja dan lain – lain termasuk kompensasi kemasyarat setiap tahunnya, bahkan uang konvensasi yang di berikan lebih besar dari pada uang sewa tempat,” pungkasnya.

Reporter : Dedi Herdiansyah
Editor: Anas

loading...

COMMENTS