Ciptakan Suasana Kondusif, Bupati dan Wali Kota Bogor Rancang Regulasi Angkutan Berbasi Aplikasi

Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti saat memberikan keterangan pers terkait penyelesaian konflik antara angkutan konvensional dengan angkutan berbasis aplikasi, Kamis (23/7/2017). (Fhoto: Wandona/Parsial.com).

KABUPATEN BOGOR, (Parsial.com) – Bupati Bogor Hj. Nurhayanti dan Wali Kota Bogor, Bima Arya sedang merancana regulasi terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang mode transportasi berbasis aplikasi (online).

Hal itu, bertujuan untuk meredam paska bentrok antara angkutan konvensional dengan angukutan ojek online di dua wilayah tersebut.

“Saya dan pak Wali Kota sepakat akan membuat regulasi tentang angkutan konvensional dengan ojek online. Kami ingin menjaga kondusifitas di masing-masing daerah. Tinggal nanti kita berbagi tugas bagaimana mengawal kesepakatan ini, agar betul-betul dijalankan,” kata Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti kepada awak media, Kamis (23/3/2017).

Bupati perempuan pertama di Kabupaten Bogor ini pun menambahkan, menjaga kondusifitas di Kota maupun Kabupaten Bogor, merupakan tanggung jawab bersama. Kemudian mengenai pengaturan ojek online tersebut kata dia, harus diatur secara jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

“Mudah-mudahan ini langkah kongkrit yang bisa langsung di implementasikan. Insya Allah, saya sebagai Bupati dan pak Wali Kota akan bertanggung jawab agar kondisi stabil kembali dan tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dilarang cuma ditata dan diatur,” tegas dia.

Bupati juga mengatakan baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor saat ini masih menunggu hasil revisi peraturan dari pemerintah pusat .

“Kami akan mendorong ke pemerintah pusat melalui Pemerintah Jawa Barat untuk mengatur angkutan berbasis aplikasi di bawah BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek),” paparnya.

Sementara itu, Walikota Bogor, Bima Arya mamaparkan ada tiga fase (tahapan) yang akan dilakukan dalam mengatasi persoalan tersebut:

“Meredam atau menyelesaikan konflik bekerja sama dengan TNI dan Polri. Ke – dua membangun kesepakatan damai, dan itu telah kita lakukan. Lalu yang ketiga, merumuskan aturan-aturan sebelum ada payung hukum yang valid yaitu perbup dan perwali,” jelas Bima.

Tak ketinggalan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Jaro Ade turut menghimbau kepada pihak terkait untuk mau menahan diri.

“Kepada masyarakat agar bersabar dan menahan diri, berikanlah kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur atau membuat kebijakan-kebijakan, tentunya merupakan regulasi yang menguntungkan semua pihak,” ujarnya.

Reporter: Wandona
Editor: Anas

loading...

COMMENTS