Jaksa Harus Arif dan Bijak dalam Penuntutan Kasus

jaksa harus arif

Akbar Faizal

JAKARTA (parsial.com) – Anggota Komisi III DPR RI, Akbar Faizal mengatakan atas nama kemanusiaan ia berharap jaksa lebih bijak dan arif dalam menentukan pengajuan kasasi.

“Sebagai wakil rakyat saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang saya wakili. Termasuk masyarakat kecil,” papar Akbar saat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung H.M. Prasetyo di Ruang Rapat Komisi III, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Dikatakan, sebagai contoh, kasus Tadjudin di Tangerang, Banten yang didakwa eksploitasi keponakannya di bawah umur dengan cara berjualan cobek batu. Sudah dihukum selama 9 bulan 10 hari kemudian dibebaskan bersyarat oleh hakim. Namun Jaksa mengajukan banding untuk hal itu.

“Disini hukum memang harus bekerja, tapi sebenarnya tuduhan jaksapun lemah,”sebutnya.

Apalagi, lanjut Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini, banyak kesaksian bahwa ia tidak mengeksploitasi keponakannya. Namun sang keponakanya yang secara sukarela membantu sang paman berjualan cobek. Untungnya pun tidak seberapa.

“Oleh karena itu atas nama kemanusiaan diharapkan jaksa tidak mengajukan kasasi untuk kasus-kasus seperti itu. Harus arif dan bijak dalam menegakan hukum, diantaranya dengan melihat siapa yang dituntut dan kasusnya seperti apa yang harus diajukan penuntutan dalam kasasi,”katanya.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi III lainnya, Agun Gunanjar Sudarsa. Ia berharap agar dapat lebih arif dan bijak serta bertanggung jawab untuk menggunakan deskresinya, dan tidak hanya selalu mengedepankan aspek legalitas.

Karena sesungguhnya menurut Agun, tujuan penegakan hukum itu sendiri bukan untuk menghukum seseorang. Melainkan agar kehidupan berjalan tertib dan aman, yang pada akhirnya untuk menyejahterakan masyarakat juga.

“Kalau mau menggunakan aspek legalitas formal. Anak-anak di bawah umur hanya karena faktor kemiskinan mengharuskan mereka untuk bekerja, dengan seijin orang tuanya,”sebutnya.

Jika menggunakan legalitas formal, orangtua itu akan tekena delik eksploitasi anak. Dan tentu disini akan sangat banyak orangtua yang terkena hal itu, jika jaksa tidak menggunakan deskresi hukum.

“Disinilah saya berharap agar menggunakan hal itu, jaksa lebih arif dan bijak lagi dalam menjalankan penegakan hukum,” pungkas Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

sumber

loading...

COMMENTS