Perekonomian Nasional 2017 Masih Penuh Tantangan dan Ketidakpastian

Menkeu Sri Mulyani

JAKARTA, (Parsial.com) – Sejumlah kalangan baik itu pejabat, bankir, pelaku bisnis, atau pengamat ekonomi, menyatukan suara ketika ditanya tentang prospek perekonomian Indonesia pada 2017.

Mereka mengatakan bahwa perekonomian nasional pada tahun depan masih dipenuhi tantangan dan ketidakpastian.

Meski demikian, mereka tetap menyatakan optimistis bahwa perekonomian nasional masih tetap akan tumbuh. Besarannya pada kisaran 5,3 persen-5,6 persen atau melebihi asumsi yang diproyeksikan pemerintah dalam APBN 2017 sebesar 5,1 persen.

Di era globalisasi saat ini, maka perekonomian suatu negara seperti Indonesia, selain dipengaruhi kondisi internal, juga kondisi eksternal atau global.

Pertumbuhan ekonomi global yang melambat yang antara lain disebabkan harga komoditas yang terus berfluktuasi dan belum pastinya pemulihan ekonomi di Eropa setelah Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit.

Selain itu, dunia masih menunggu kebijakan Amerika Serikat (AS) setelah Donald Trump terpilih menjadi Presiden dan mulai menjabat pada Januari 2017. Dunia masih menanti apakah Trump benar-benar akan memproteksi perekonomian AS.

Juga perlambatan ekonomi di Tiongkok, yang merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia dan mitra dagang utama Indonesia.

Dari sisi internal, kondisi politik nasional dan lokal yang saat ini diwarnai oleh euforia kebebasan sipil, namun lembaga demokrasi sebagai saluran hak politik masyarakat cenderung tersumbat, secara langsung dan tidak langsung, bisa mempengaruhi iklim investasi dan kinerja ekonomi.

Untuk itu, agar perekonomian Indonesia bisa lebih berdaya saing dan tidak rentan dari gejolak salah satunya adalah dengan memperkuat sektor unggulan seperti sektor kemaritiman.

Pada tahun depan, peran pemerintah dinilai sangat penting untuk menjaga momentum pembangunan, meningkatkan daya saing usaha agar perekonomian nasional dapat tumbuh, mengurangi kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja dan mengatasi kesenjangan.

Kebijakan fiskal masih diharapkan mampu menjadi instrumen efektif untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan global dan regional dengan mendukung penciptaan pertumbuhan yang inklusif dan berdaya tahan.

Konsumsi rumah tangga maupun pemerintah diperkirakan bisa menjadi pendorong utama perekonomian, sebagai dampak dari laju inflasi yang relatif terkendali dan hanya mencapai empat persen pada 2017.

Selain itu, rendahnya suku bunga acuan yang didukung oleh implementasi 14 jilid paket kebijakan ekonomi dapat mendorong kinerja investasi dan berdampak positif kepada kinerja pertumbuhan ekonomi.

Namun, sektor ekspor diperkirakan belum mengalami pemulihan, akibat adanya perlambatan perekonomian global, sehingga upaya melakukan diversifikasi pasar ekspor baru di Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin harus disiapkan.

Pengaruh Global

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperkirakan kondisi ketidakpastian global masih akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia pada 2017.

“Kondisi global sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia saat ini, dan diperkirakan akan berlanjut pada 2017,” kata Sri Mulyani.

Menkeu menyebutkan APBN 2017 yang disetujui DPR akhir Oktober 2016 disusun dalam kondisi masih menghadapi lingkungan dalam dan luar negeri yang sangat menantang.

Kondisi itu antara lain mulai dari keadaan perekonomian AS setelah Donald Trump terpilih menjadi Presiden AS, maupun kebijakan ekonomi moneter negara-negara maju dan kondisi perekonomian Tiongkok.

Dalam merespons kondisi dalam dan luar negeri itu, pemerintah, kata Menkeu, dengan terpaksa melakukan perubahan terhadap pelaksanaan APBNP 2016 demi menjaga kredibiltas instrumen fiskal dan memperkuat pondasi ekonomi Indonesia agar tidak mudah terguncang.

Ia menyebutkan penyusunan APBN 2017 dilakukan secara cermat dengan sikap optimistis untuk menjaga momentum meski aspek kehatian-hatian tetap dijaga.

“Kita harus siap dengan ketidakpastian global yang harus dilihat sebagai kesempatan untuk kepentingan negara kita,” katanya.

Sementara itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memprediksi tantangan global maupun kondisi internal yang bergejolak bisa mempengaruhi kinerja perekonomian nasional pada 2017.

Dinamika ekonomi global di tahun 2017, menurut Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Maxensius Tri Sambodo, nampaknya belum bersahabat dengan tantangan dan kepentingan nasional yang dihadapi.

Ia mengatakan tantangan global yang bisa berdampak pada kondisi perekonomian Indonesia adalah ketidakpastian di Eropa pasca Brexit dan ketidakpastian arah kebijakan politik AS pasca pemilihan presiden.

Selain itu, perlambatan ekonomi di Tiongkok dan dinamika harga komoditas yang terus berfluktuasi juga ikut mempengaruhi kinerja perekonomian nasional.

Dari sisi internal, ia menyoroti kondisi politik nasional dan lokal yang saat ini diwarnai oleh euforia kebebasan sipil, namun lembaga demokrasi sebagai saluran hak politik masyarakat cenderung tersumbat.

Kombinasi Kebijakan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, untuk memperkuat kinerja perekonomian 2017 dan tumbuh melebihi potensinya, pemerintah telah mencanangkan kombinasi kebijakan di sejumlah bidang.

Kombinasi itu mencakup pembenahan infrastruktur, deregulasi, sumber daya manusia, fiskal serta kebijakan sektor.

Bagi Darmin, salah satu hal yang penting dilakukan dalam mendorong kinerja perekonomian adalah mempercepat pembangunan infrastruktur, dengan memanfaatkan pengalihan dana dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) serta tambahan kontribusi dari sektor swasta.

Selain itu, mendorong kebijakan deregulasi dengan melaksanakan secara konsisten paket kebijakan ekonomi, untuk mengurangi hambatan berusaha dan memperlancar kegiatan investasi.

Sejak September 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan 14 paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong ekonomi Indonesia dan menciptakan iklim investasi yang menarik.

Beberapa paket kebijakan tersebut antara lain berupa deregulasi di beberapa sektor seperti infrastruktur, memperingkas prosedur investasi asing, memperbaharui program BBM bersubsidi, menghapuskan pajak berganda di sektor real estate, investment trusts, dan sektor perdagangan digital (e-commerce).

Sementara itu, untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global yang makin ketat pemerintah meluncurkan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2016-2017.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkaitan dengan proses bisnis pemerintah, keseluruhan siklus kerja pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan inovatif.

Dalam Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2016-2017 yang telah keempat kalinya disusun, terdapat 50 komitmen terdiri dari 22 komitmen yang akan dilaksanakan oleh 14 kementerian/lembaga serta 28 komitmen ya

Editor: Anas/Ant

loading...

COMMENTS