Komisi XI DPR Dukung Penghapusan UN

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra

JAKARTA, (Parsial.com) –Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk menghapus Ujian Nasional (UN) mendapat dukungan dari Komisi X DPR RI. Pasalnya, kurikulum yang digunakan selama ini tidak terpusat pada pemerintah tetapi pada satuan pendidikan masing-masing sekolah.

“Jika kurikulum di buat sekolah otomatis kemampuan siswa di setiap sekolah akan berbeda, namun kenapa pemerintah selama ini masih campur tangan apalagi mengadakan evaluasi penentu kelulusan. Padahal kurikulum dibuat oleh guru yang lebih paham karakteristik siswanya,” kata Sutan kepada Parlementaria, Rabu (30/11).

Menurut politisi F-Gerindra itu, sejauh ini UN hanya dijadikan sertifikasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bahkan, UN dinilai belum akurat untuk mengukur seberapa tingkat kecerdasan siswa.

Alasan Sutan mendukung penghapusan UN, karena selama ini melihat ajaran yang diberikan guru kepada anak didiknya menjadi sia-sia. Mengingat, keputusan lulus tidaknya murid, ditentukan oleh pemerintah yang mengeluarkan soal UN. Padahal, yang memahami kemampuan murid, adalah gurunya masing-masing.

“Artinya terjadi ketidakadilan dalam dunia pendidikan Indonesia, tiap sekolah memiliki standar kelulusannya berbeda,” tegas Sutan.

Selain itu, masih kata Sutan, UN tidak bisa dijadikan sarana mengontrol mutu, karena mutu lahir dari sebuah proses dan bukan sekali evaluasi. Bahkan, UN tidak membentuk watak kerja keras namun membentuk watak bohong dan licik karena dipaksa harus lulus.

“Selama ini UN terlalu mengandalkan nilai kognitif yang tertulis dengan pada lembar jawaban, apalagi siswa merasa diteror akan suasana ujian yang penuh ketegangan,” imbuh Sutan.

Politisi asal dapil Jambi itu menambahkan, jika UN ditiadakan, maka dana yang terlanjur dialokasikan, nanti bisa dialihkan untuk penambahan sarana prasarana sekolah.

Sebagaiman diketahui, belum lama ini Mendikbud Muhadjir Effendy mewacanakan untuk menghapus UN. Bahkan, ia mengaku sudah dipanggil Presiden Joko Widodo terkait hal ini. Mendikbud mengatakan, kelulusan siswa akan ditentukan oleh pihak sekolah. Sementara hasil ujian akhir bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan.

“Ujian Nasional tetap akan saya lakukan sesuai dengan amanah Mahkamah Agung kalau semua pendidikan di Indonesia sudah bagus. Makanya nanti akan pemetaan saja. Nanti kita lihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan,” jelas

Editor: Adam Saleh
Sumber: Humas Pemberitaan DPR
Mendikbud.

loading...

COMMENTS