Tak Mau Kecolongan, Yogyakarta Perkuat Pengawasan Kepada Tenaga Kerja Asing  

Tak mau kecolongan, terkait keberadaan pekerja asing tersebut, pihak Pemkot Yogyakarta akan terus memperkuat pengawasan melalui Peraturan walikota (Perwali) yang saat ini sedang dirancang.

“Tahun 2016 ini mengalami peningkatan sebanyak 63 orang dari 26 orang pada tahun 2015.

“Walaupun jumlah tenaga kerja asing ini masih tergolong kecil, namun pengawasan tetap harus dilakukan,” kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Hadi Muchtar di Yogyakarta, Minggu, (27/03).

Lanjut dia, melalui Perwali tersebut akan memperkuat Peraturan Daerah (Perda), dalam hal Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang sudah dimiliki Kota Yogyakarta saat ini.

“Sudah ada petunjuk teknis yang lebih rinci mengenai mekanisme perizinan, retribusi, pengawasan hingga masa kerja tenaga kerja asing yang ada di Kota Yogyakarta. Misalnya saja, besaran retribusi yang harus dibayarkan adalah 100 dolar AS per bulan,” ulasnya.

Seperti dikutip dari berita Antara, berdasarkan data catatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagian besar tenaga kerja asing di Kota itu bekerja di sektor pendidikan dan pariwisata, yaitu menjadi tenaga ahli pada beberapa tempat kursus bahasa asing maupun di bidang perhotelan.

“Jumlahnya tidak terlalu banyak. Dimungkinkan karena standar gaji yang diterapkan di Yogyakarta tidak menarik minat para tenaga kerja asing untuk bekerja di sini,” ungkapnya.

Hadi menambahkan, pengawasan tenaga kerja asing yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah mulai berjalan tahun ini.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta M Ali Fahmi mengatakan, pengawasan terhadap keberadaan tenaga kerja asing harus dilakukan secara intensif.

“Potensi pelanggaran izin kerja dan masa tinggal mereka perlu diawasi. Tim deteksi yang dimiliki dinas harus bisa bekerja intensif,” tegasnya.

Editor: Adam Saleh

loading...

COMMENTS