Pengamat: Putusan MA Gugurkan Munas Golkar Riau

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis (fOTO: iST)

JAKARTA (Parsial.com) – Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengesahkan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Bali, maka hal itu mengamanatkan seluruh keputusan strategis Golkar akan menjadi milik kubu Aburizal Bakrie.

“Dan jika harus diputuskan untuk melaksanakan Munaslub, maka yang berhak menyelenggarakannya adalah kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Bali,” ujar Margarito┬áseperti yang dilansir dari teropongsenayan,┬ádi Jakarta, Kamis (3/3).

Menurut Margarito, putusan MA tersebut sekaligus telah menggugurkan keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang mengembalikan pengesahan kepengurusan Golkar pada DPP Golkar hasil Munas Riau.
Dalam prinsip hukum, lanjut Margarito, munculnya keputusan hukum baru dapat dengan sendirinya menyingkirkan keputusan yang dikeluarkan sebelumnya.

“Kedua, putusan ini memastikan bahwa Munas riau itu nggak ada lagi. Putusan MA itu menyatakan SK perpanjangan (bagi Munas Riau) itu juga tidak sah. Jadi bisa juga dijadikan dasar. Sebab dalam hukum juga berlaku hukum terbaru berhak mengesampingkan hukum yang lebih dulu (diputuskan),” ungkapnya.

Ia mengimbau agar para kader Golkar bersepakat, bahwa jika harus dilakukan Munas atau Munaslub, maka penyelenggaranya harus dari kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Bali.

“Menurut saya, orang Golkar harus bersepekat yang menyelengarakan ini kepengurusan Munas Bali. Sebut saja Munaslub, silahkan saja. Tetapi penyelenggaranya bukan munas Riau. Tetapi Munas Bali. Biar nanti didalam dilakukan restrukturisasi, ada yang dikurangi atau ditambah itu sah-sah saja,” ungkapnya.

Editor: Adam S

loading...

COMMENTS