Pungutan Liar Marak Di Kota Bogor, Disdik Diam-Diam Saja

PARSIAL | Bogor – Meski pemerintah telah mengeluarkan larangan tentang pungutan liar bagi Pendidikan dasar dan menegah (Dikdasmen) melalui Peraturan Pemerintah (PP) no. 17 tahun 2010 tentang larangan segala macam jenis pungutan disekolah.

Namun aturan tersebut, rupanya tidak berlaku bagi SMPN 1 Kota Bogor. Pasalnya, hingga saat ini sekolah tersebut masih saja melakukan pungutan SPP sebesar Rp. 250.000. Per-siswa/bulan.

“Kata siapa di SMPN 1 Kota Bogor pendidikan gratis..? Saya tiap bulan bayar SPP anak saya sebesar Rp. 250.000/bulan. Bahkan kalau telat pembayaran, wali kelasnya suka sms. Pak SPP anak bapak sudah telat loh.? untuk kelancaran semuanya, mohon secepatnya dilunasi ya pak.?,”kata salah satu orang tua murid inisial GN kepada Parsial.com seraya mengilustrasikan isi pesan SMS wali kelas tersebut, Selasa, (5/5/2015).

Terkait dengan hal tersebut, Kepala SMPN 1 kota Bogor, H.Sueb saat dikonfirmasi terkesan cuci tanggan, dengan melempar pemasalahan itu kepada komite sekolah.

“Silahkan bapak tanyakan langsung kepada komite. Kami pihak sekolah tidak pernah melakukan pungutan SPP kepada siswa. Adapun yang dimaksud bapak itu, mungkin sumbangan suka rela. Kalau sumbungan, itu atas dasar kesepakatan oran tua murid dengan komite sekolah,”kilah Sueb.

Sementara salah satu komite sekolah bagian Monitoring dan evaluasi (Monev) Cipta Ningsi, membantah adanya pungutan tersebut.

“Tidak ada pungutan mas, yang ada sumbungan suka rela,”akunya.

Lanjut Cipta, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disubsidi oleh pemerintah pusat, menurutnya belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan disekolah. Untuk itu pihaknya, menghimbau kepada orang tua siswa kekurangan dari BOS tersebut dibebankan kepada orang tua siswa, melalui sumbangan suka rela.

“Mas tidak tau, kebutuhan operasional disekolah ini sanggat tinggi sekali. Kalau hanya mengandalkan dana BOS tidak cukup. Apalagi pengunaan dana BOS itu, hanya 14 item saja. Diluar itu, banyak kebutuhan lain,”paparnya.

Meski demikian kata dia, bagi siswa yang benar-benar tidak mampu digratiskan 100 persen, dengan syarat mengunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

“Bagi siswa yang tidak mampu, kami tidak pernah membeda-bedakan mereka saat proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Mereka tetap kami layani sebagaimana siswa lainnya,”tegasnya.

Sementara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Anis Baswedan, menyangkan bagi sekolah yang masih kerap melakukan pungutan baik tingkat SDN dan SMPN.

“Saya sanggat menyangkan bila masih ada pihak sekolah yang masih melakukan pungutun. Apapun alasannya, itu tidak dibenarkan. Aturannya cukup jelas di PP nomor 17 tahun 2010 tentang larangan pungutan dalam bentuk apapum,”tegas Mendikbud Anis Baswedan saat dihubungi Parsial.com melalui Short Massage Service (SMS), Rabu, (6/5/2015).

Sementara ditempat terpisah, Ketua DPD Lembaga Konsultan Hukum (LKH) Bogor, Falahudin menyayangkan adanya pungutan tersebut. Pasalnya, kata pria yang akrab disapa Firel ini, secara konsitusi pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah.

“Secara konsitusi, pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Namun bukan berarti pula, pihak sekolah menutup diri bila ada diantara orang tua siswa yang memiliki ekonomi lebih bersedia untuk memberikan sumbangan, pihak sekolah harus terbuka dan tidak boleh menutup diri untuk hal itu. Kalau persoalanya seperti itu boleh saja, yang tidak boleh adalah melakkan pungutan,”tegasnya.

Bila terbukti ada pungutan SPP, pihaknya mendesak kepada Kajari Bogor untuk segera memeriksa keungan disekolah tersebut.

“Kami meminta Kajari Bogor untuk segera memeriksa keuangan di SMPN I Kota Bogor. Bila terbukti ada pungutan SPP harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,”harapnyaa.

loading...

COMMENTS