Mou TKI di Cianjur Belum Jelas

PRASIAL | Cianjur – Proses penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Arab Saudi terkait perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) hingga kini masih belum jelas rampungnya.

Hal ini di akui  Anggota Dewan Republik Indonesia DPR RI Komisi  delapan Drs Deding Ishak, usai temu silahturahmi  di markas KORAMIL ,di Jalan Cipanas Kabupaten Cianjur, Rabu(6/5).

Menurutnya, proses negosiasi masih mengalami kemacetan. Selain itu belum ada target kapan nota kesepahaman itu akan ditandatangani, karena belum ada agenda pembicaraan lanjutan akan perwakilan kedua negara.

“Imformasi terakhir,MoU ini masih belum ada perkembangan dan hingga saat ini dua draft MoU masih dibaca masing-masing negara,” imbuhnya kepada Parsial.com

Ketua Komisi delapan DPR ini menyatakan, pemerintah Indonesia sampai saat ini masih menunggu keputusan resmi akan draft nota kesepahaman dari pemerintah Arab Saudi. Sementara isi dari draft itu sendiri terdiri dari, agensi pengirim TKI harus sudah memenuhi standar mutu, gaji melalui bank, dibukanya jalur komunikasi TKI dengan keluarga, dan asuransi TKI.

Adapun Saudi juga belum memenuhi persyaratan tersebut, karena pemerintah kaya minyak tersebut juga menginginkan sejumlah syarat. Seperti adanya pelatihan kepada calon TKI yang akan diberangkatkan, dan data elektronik yang pasti mengenai jumlah TKI mulai dari perekrutan hingga penempatan. Saudi juga meminta satu konsorsium perusahaan pengirim TKI dari yang ada saat ini.

Sedangkan mengenai adanya TKI yang sering dikabarkan disiksa, diperkosa dan dibunuh oleh majikannya di Jeddah, Deding pun menyatakan dirinya dan rekan rekan di komisi delapan akan mendorong  pemerintah untuk respon menangani hal tersebut. Timnya akan bekerja dengan berkoordinasi dengan perwakilan pemerintah Arab Saudi. Pengacara juga akan disiapkan guna melakukan pembelaan bilamana kasus itu masuk ke pengadilan.

“Semua TKI yang ada di luar negeri, minus kasus narkoba dan kriminal, akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Kalau yang kasus umum akan dapat perhatian dari perwakilan kita disana,” lugasnya.

Dengan belum tercapainya penandatangan MoU perlindungan TKI, pemerintah Indonesia hingga saat ini masih memberlakukan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Namun Arab Saudi dan Indonesia telah menyepakati perlunya peningkatan terhadap TKI.

“Program perlindungan melalui penetapan asuransi TKI harus menjadi bagian dalam kesepakatan. Kedua belah pihak dapat menerapkan dalam waktu dekat,” pungkasnya. (dedy)

loading...

COMMENTS