Maluku Tidak Masuk Program Tol Laut Jokowi, Angota DPR Fraksi PDIP Berang

PARSIAL | Parsial – Jakarta-Sikap pemerintah saat menetapkan program tol laut Jokowi yang tidak memasukkan wilayah Maluku sebagai, bagian yang terintegrasi dari program tol laut ternyata disesalkan oleh Anggota DPR dari Fraksi PDIP.

“Saya sangat menyangkan sikap Presiden Jokowi, yang tidak memasukkan Maluku sebagai bagian terintegrasi dengan program tol laut. Padahal potensi laut Maluku terbesar di Indonesia. “Jadi, jangan hanya dijadikan feeder saja padahal sekitar 3000 kapal nelayan beroperasi di sana,”sesal angota DPR dari fraksi PDIP Mercy Chriesty Barends saat interupsi pada sidang Pidato Pembukaan masa sidang IV, di Gedung Nusantara II, Senin, (18/5/2015).

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bappenas telah mendesain konsep tol laut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 24 pelabuhan, terdiri atas pelabuhan yang menjadi hubungan internasional, pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.

Sebanyak 24 pelabuhan itu antara lain, Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke dan Jayapura.

Namun hanya pelabuhan Kuala Tanjung, Bitung dan Sorong yang akan dibangun baru, sedangkan sisanya hanya perluasan atau pengembangan.
“Dari 24 pelabuhan itu, nantinya dibagi menjadi dua hubungan internasional yaitu Kuala Tanjung dan Bitung yang akan menjadi ruang tamu bagi kapal-kapal asing dari berbagai negara,”paparnya.

Sementara informasi tambahan, pemerintah juga menyiapkan enam pelabuhan utama yang dapat dilalui kapal-kapal besar berbobot 3.000 hingga 10.000 TeUS, yakni Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong.

Reporter. Eric
Editor. Adam Saleh

loading...

COMMENTS