Komisi X Minta Menpora Hormati Putusan Sela PTUN

JAKARTA | Parsial.com – Komisi X DPR meminta agar Menpora Imam Nahrawi menghormati putusan sela yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, awal pekan ini, Senin (25/05/15).

Demikian diungkapkan Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya usai Rapat Dengar Pendapat Umum dengan PSSI, PT Liga Indonesia, Perwakilan Liga Nusantara dan Divisi Utama di Gedung Nusantara I, Selasa (26/05/15) malam.

“Saran dari kami, jelas. Menpora harus menghormati dan melaksanakan hasil penetapan PTUN Jakarta. Kami berharap agar pemerintah, termasuk Kemenpora jangan sampai mengintervensi terlalu jauh sehingga menimbulkan kegaduhan politik. Jangan sampai kondisi sepakbola nasional mundur. Intinya, kami tak berharap sanksi FIFA turun,” kata Teuku usai RDPU.

Diketahui bahwa, PTUN memutuskan bahwa tuntutan yang diajukan oleh kuasa hukum PSSI dikabulkan oleh PTUN. Dalam gugatannya, PSSI menuntut pembatalan dan pencabutan SK Menpora karena menganggap pihak Kemenpora menyalahi Undang Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, KUH Perdata, dan PP Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga.

Indonesia memiliki waktu sekitar tiga hari, atau batas waktu 29 Mei mendatang untuk menyelesaikan masalah sepakbola nasional. Sedianya, usai menggelar RDPU dengan PSSI, Komisi X akan menggelar rapat kerja dengan Menpora Imam Nahrawi. Namun, raker dipastikan batal, karena Menpora masih sibuk dengan kegiatan terkait SEA Games 2015.

“Kita semua berharap, agar DPR segera melakukan langkah strategis, baik langsung kepada Menpora, ataupun melalui Pimpinan DPR kepada Presiden, agar sanksi FIFA ini jangan sampai terjadi. Sepakbola Indonesia perlu kita selamatkan dalam 2 hari mendatang,” tegas Riefky.

Politisi F-PD ini pun sekali lagi menegaskan, dampak dari sanksi FIFA akan sangat luar biasa. Bukan hanya terhadap sepakbola Indonesia, tapi juga dampak sosial. Untuk itu, ia berjanji akan segera melaporkan hasil pertemuan ini kepada Pimpinan DPR.

“Mengingat tiga hari yang tersisa ini merupakan waktu yang kritis bagi sepakbola Indonesia, maka kami akan segera melaporkan hal ini kepada Pimpinan DPR, untuk mengambil langkah strategis bagi persepakbolaan Indonesia. Kami akan meminta saran dari para petinggi, Ketua DPR atau Presiden. Tentunya, sebelum 29 Mei 2015 karena itu batas waktu dari FIFA,” imbuh Politisi asal Dapil Aceh I ini.

RDPU juga menghasilkan beberapa catatan, diantaranya, berkaitan dengan insiden pembatalan pertandingan antara Pahang FA, Malaysia, dengan Persipura Jayapura, Indonesia, dalam AFC Cup 2015, PSSI meminta agar keberadaan BOPI ditinjau ulang karena tak sesuai dengan UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan telah menghambat keluarnya rekomendasi izin pemain asing dan tim asing yang akan bertanding di Indonesia.

“Seluruh penjelasan PSSI, PT Liga Indonesia, perwakilan klub dalam RDPU ini akan dijadikan bahan dan pertimbangan utama dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menpora,” tutup Riefky

 

sumber. dpr.go.id

loading...

COMMENTS