DPR Desak Pemerintah Usut Tuntas Pengedar Beras Plastik

Parsial | Jakarta Mencuatnya peredaran beras plastik di salah satu kios beras diwilayah Bekasi baru-baru ini, membuat Anggot komisi VI DPR meminta agar pemerintah segera mengusut secara tegas dan tuntas kasus tersebut, menggingat dampaknya  sanggat membahayakan bagi kesehatan masyarakat.

“Mencuatnya kasus penjualan beras plasti di Bekasi, itu menandakan bahwa pemerintah telah lalai dalam mengawasi perizinan kegiatan impor beras yang telah beredar dipasar-pasar tradisional. Tentu hal ini akan bertentangan dengan semangat program ketahanan pangan yang merupakan salah satu visi Presiden Jokowi,”kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Heri Gunawan kepada wartawan di Jakarta, Kamis, (21/5/2015).

Lanjut pria berkepala plontos ini, pemalsuan beras plastik tersebut, menjadi masalah yang cukup serius karena mencakup kebutuhan sehari-hari yang berhubungan langgung dengan kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu kata dia, diperlukan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap peredaran beras plastik di Indonesia.

Terkait dengan kasus tersebut, pihaknya meminta agar pemerintah jangan hanya piawai melempar tanggungjawab. Masyarakat tidak butuh klaim Kementerian Perdagangan versus Kementerian Pertanian sebagai yang paling benar dan paling bertanggung jawab.

?Seharusnya pemerintah tidak saling lempar tanggung jawab, karena hal itu akan semakin meresahkan masyarakat. Dan saling lempar tanggung jawab itu bukan sebuah solusi,”himbunya.

Saat ini kata Heri, masyarakat butuh respon yang solutif dan koordinasi yang baik antara Kementerian. Faktanya, dampak dari semua itu, masyarakat saat ini sedang terancam kesehatannya oleh peredaran beras plastik yang dapat menyebabkan kanker.

Diungkapkan Heri, harga beras saat ini dipasaran terus melonjak tajam dan tidak menentu. Sehingga hal itu, akan menjadi pintu masuk produk berbahaya yang dijual murah.

“Buktinya, peredaran beras plastik semakin marak di pasaran dengan harga yang sangat terjangkau, Modusnya, beras tersebut dicampur dengan beras asli,”bebernya.

Heri pun menegaskan, selama ini peran Bulog dalam mengantisipasi penimbunan beras oleh tengkulak yang telah mendistorsi pasar beras masih sanggat lemah. Sehinggaa hal itu, juga menjadi salah satu alasan beredarnya beras plastik melalui kebijakan impor beras.

Untuk itu saran dia, seharusnya pemerintah wajib turun ke-pasar-pasar untuk mengecek langsung peredaran beras plastik. Setelah itu, STOP impor beras. Karena selain menyebabkan melonjaknya harga beras, hal ini juga dapat menambah kemungkinan membludaknya peredaran beras plastik di masyarakat.

Kata dia, ada beberapa dampak negatif yang diakibatkan oleh beredarannya beras plastik, ditutupnya toko pedagang penjual beras yang menjual beras plastik, padahal sang pedagang mengaku tidak mengetahui tentang jenis beras yang dijualnya. Akibatnya, omset penjualan para pedagang beras pun turun secara drastis.

“Disini dibutuhkan kepedulian Pemerintah secara nyata, atas langkah dan kebijakan serta pengawasan yang sinergis antar instansi guna mengantisipasi rasa resah di masyarakat,”tegasnya.

Reporter. Eric
Editor. Adam Saleh

loading...

COMMENTS