Aher: Implementasi UU Pemerintahan Daerah Sebaiknya Dipercepat

Foto Bersama Rapat Kerja APPSI 2015

PARSIAL | Ambon – Gubernur seluruh Indonesia menghendaki agar penerapan Undang-Undang No. 23 tentang Pemerintahan Daerah segera dilaksanakan. Karenanya, pemerintah kabupaten/kota, provinsi, pemerintah pusat, dan pihak terkait lainnya perlu segera memiliki pemahaman yang sama atas isi undang-undang ini.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan hal itu di sela pembukaan Rapat Kerja APPSI 2015 di halaman belakang kediaman dinas Gubernur Maluku di Ambon, Kamis malam, 26 Februari 2015.

Rapat Kerja APPSI yang dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diikuti seluruh gubernur se-Indonesia. Mendampingi JK, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

Aher –yang juga Gubernur Jawa Barat– mengungkapkan tema rapat kerja: Konsolidasi Pemerintah Daerah Menyongsong Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. “Salah satu sasaran utama rapat kerja 2015 yakni mengakselerasi implementasi Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah,” ungkap Aher.

Memberi contoh, kata Aher, pengaturan wewenang pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Dengan pemahaman yang sama atas muatan undang-undang dimaksud, akan meminimalkan kesalahfahaman sehingga pelaksanaannya dapat efisien dan efektif.

Ditanya mengenai contoh kasus yang perlu mendapat perharian khusus, Aher menyebutkan pengaturan pelimpahan wewenang tugas dan tanggungjawab atas SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), dari pemerintah kabupaten/kota kepada provinsi.

“Di sini perlu diperjelas mana wewenang (pemerintah) kabupaten/kota dan provinsi. Pendidikan adalah soal besar. Kalau tidak jelas berbahaya, siswa SMA/SMK bisa terombang-ambing nasibnya,” papar Aher, yang berharap penerapan undang undang dimaksud tidak perlu menunggu batas toleransi dua tahun.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Dewan Pengurus APPSI Syahrul Yasin Limpo hasil raker diharap menjadi bahan bagi pemerintah pusat dalam menyusun lampiran-lampiran atas Undang-Undang No. 23/2014. Di antaranya berupa peraturan pemerintah.

Syahrul yang juga Gubernur Sulawesi Selatan menyebutkan salah satu bagian yang mendapat perhatian prioritas peserta rapat kerja menyangkut soal penganggaran. “Penganggaran bukan hal mudah. Ini harus efektif, demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Syahrul.

Sementara itu, Wakil Presiden JK menyinggung berbagai persoalan sistem pemerintahan daerah sepajang dua kali revisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

“Semua sistem pemerintahan memiliki kelemahan. Kita perlu memilih sistem yang memiliki risiko terkecil,” tandas JK saat menyampaikan pengarahan, sebelum membuka resmi rapat kerja.

Atas semua model sistem pemerintahan daerah dimaksud, JK menggarisbawahi bahwa seluruh jajaran pemerintah –termasuk para gubernur– hanya bekerja untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan di tengah masyarakat. Untuk ini, JK mewanti-wanti agar seluruh komponen pemerintah manaati seluruh sistem yang dibangun bersama.[jabarprov]

loading...

COMMENTS